Evaluasi Pengelolaan Retribusi - Diana Fajarwati (JRAK: Journal of Accounting Research and Computerized Accounting, 2017)
Tujuan Penelitian adalah untuk (1) mengevaluasi apakah retribusi pada pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang Kota Bekasi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah yang berlaku, (2) untuk mengevaluasi apakah penerimaan retribusi pada pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang Kota Bekasi telah memenuhi target yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah, (3) untuk mengetahui faktor-faktor penyebab atau kendala yang terjadi pada pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang Kota Bekasi dalam kaitan penerimaan retribusi. Metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif evaluatif dengan paradigma kualitatif. Metode penelitian deskriptif bermaksud untuk menguraikan sifat atau karakteristik suatu fenomena tertentu. Retribusi pada pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang di Kota Bekasi telah dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Daerah yang berlaku. yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Pada tahun 2014 dan Tahun 2015 penerimaan retribusi pada pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang di Kota Bekasi belum memenuhi target yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah, begitu juga pada tahun 2016 diprediksi tidak memenuhi target. Faktor-faktor penyebab atau kendala tidak tercapainya target penerimaan retribusi pada pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang di Kota Bekasi dipengaruhi oleh (1) Kenaikan target penerimaan retribusi tidak dibarengi dengan kenaikan tarif karcis, (2) Kenaikan jumlah obyek penerimaan retribusi tidak sepadan dengan kenaikan target. (3) Masih ada sebagian toko ada yang tutup. (3) Faktor cuaca. Dalam melaksanakan pengelolaan penerimaan retribusi di pasar tradisional atau pasar rakyat Bantargebang di Kota Bekasi tetap berdasarkan hukum formal yaitu Peraturan Pemerintah Daerah setempat. Target penerimaan retribusi pada Tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami kenaikan 4% sedangkan pada tahun 2015 ke tahun 2016 terjadi lonjakan kenaikan yang sangat signifikan sebesar 20% yang seharusnya dibarengi dengan kenaikan tarif retribusi, dan mengoptimalkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah agar diminati oleh pedagang. Perlu dikaji ulang atau direvisi tarif retribusi (karcis) yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 09/2012 tentang Retribusi Daerah mengingat usia Peraturan Daerah tersebut telah masuk tahun ke 4