THE CASE OF RURAL COOPERATIVE DEVELOPMENT: LEARNING FROM INDONESIAN 1970 TO 1990 EXPERIENCES - Jullisar An-naf (Optimal: Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, 2007)
Secara ideologis sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, Koperasi diamanatkan sebagai organisasi ekonomi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Perkoperasian mewajibkan pemerintah untuk memberikan pembinaan, pengawasan, perlindungan dan fasilitas agar Koperasi dapat menjadi organisasi ekonomi yang mandiri. Dalam realisasinya kewajiban pemerintah terwujud dalam bentuk campur tangan pemerintah., yaitu: terbitnya instruksi-intruksi Presiden; koperasi dipecah menjadi kelompok Koperasi Unit Desa atau KUD (satu-satunya koperasi di pedesaan dengan wilayah kerja Kecamatan dan bersifat multi-usaha) dan kelompok Koperasi Non-KUD. Kritik dan evaluasi kemudian menunjukkan bahwa: 1. Konsep multi-usaha ternyata mengakibatkan konflik antara jenis usaha yang menguntungkan dan merugikan; 2. KUD kehilangan kebebasan dan kemandiriannya; 3. Koperasi menghadapi masalah yang kronis dalam (kurangnya partsipasi anggota, pendapatan usaha yang tidak menentu, kurang percaya diri, kurangnya difahami prinsip-prinsip koperasi, kurangnya rasa memiliki, kurangnya jiwa wirausaha, dan terkonsentrasinya kekuasaan dan pengambilan keputusan pada Pejabat-pejabat Pemerintah; akhirnya 4. KUD menjadi sangat bergantung pada Program-program Pemerintah. Sehubungan dengan reformasi kebijakan dan strategi pengembangan koperasi, disarankan: pertama, deregulasi KUD; kedua reformasi struktur interen KUD; dan ketiga, reaktivasi perencanaan secara terintegrasi dan partisipatif dari skema usaha dan pelayanan KUD. Sebagai prasyarat Instruksi-instruksi Presiden di atas perlu dicabut sehingga koperasi hanya berkerja sesuai dengan undang-undang yang melandasinya saja.