ISU PENDIDIKAN JADI KOMODITAS KAMPANYE - Supriyoko, Ki (ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA, 1997)
Perhatian para praktisi politik di Indonesia  terhadap pelaksanaan pendidikan nasional nampaknya cukup tinggi.  Sudah barang tentu hal ini sangat simpatik;  meskipun demikian sangatlah disayangkan bahwa tingginya perhatian tersebut ternyata tidak diimbangi dengan penguasaan "seluk beluk" dunia pendidikan itu sendiri secara memadai. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya juru kampanye (jurkam) dari ketiga OPP yang secara strategis mengangkat berbagai isu pendidikan, khususnya isu biaya pendidikan yang sampai kini masih menjadi "beban" bagi mayoritas rakyat;  akan tetapi dalam presentasinya ternyata jauh dari profesional, kurang proporsional, bahkan terkesan menjadi sangat tidak rasional.       Seorang jurkam menyatakan  kalau OPP-nya menang  kelak tidak akan ada anak yang tidak sekolah minimal sampai SLTP. Jurkam yang lain menyatakan bila OPP-nya menang anggaran pendidikan kita akan diusahakan minimal mencapai 25 persen dari RAPBN.  Yang lain lagi menyatakan nantinya anak-anak Indonesia bisa sekolah sampai sekolah menengah secara gratis;  dan lebih "gila" lagi ada jurkam yang berani menyatakan akan membebaskan biaya pendidikan.       Menarik pengalaman dari negara-negara maju; selama ini berbagai isu pendidikan memang menjadi komoditi kampanye yang sangat empuk. Reformasi pendidikan dengan prioritas "pemanusiaan" generasi muda melalui pengembangan standar pendidikan di sekolah dan universitas adalah bagian dari kampanye Partai Buruh di Inggris yang menghantarkan partai tersebut memenangkan "pemilu" dan mendudukkan Tony Blair ke kursi perdana menteri baru-baru ini.       Isu pendidikan  juga menjadi komoditi kampanye di  Amerika Serikat (AS), Jepang, Singapura, dsb, sampai ke Malaysia. Memang melalui sektor pendidikanlah pengembangan SDM dapat dilaksanakan secara lebih sistematis dan terprogram.