Problematika Yuridis Kewenangan Administratif Menteri dalam Penetapan Registrar Nama Domain di Indonesia - Andi Budimansyah; Akmal Syaddad; Frida Junariah; Indri Lestari; Siti Fajri Nur Ilaika (LAWYER: Jurnal Hukum, 2026)
Tata kelola nama domain tidak lagi semata-mata merupakan persoalan teknis pengalamatan internet, melainkan telah menjadi bagian dari infrastruktur hukum identitas digital, keamanan siber, perlindungan konsumen, dan kedaulatan digital negara. Di Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik secara normatif mengakui Registry dan Registrar sebagai pengelola nama domain. Namun, dalam praktiknya, penetapan formal oleh Menteri lebih tampak diberikan kepada PANDI sebagai Registry domain negara “.id”, sedangkan Registrar beroperasi terutama melalui mekanisme akreditasi atau perjanjian privat dengan PANDI. Artikel ini mengkaji kesenjangan hukum antara konstruksi normatif dan praktik administrasi dalam penetapan Registrar di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa tidak adanya penetapan langsung oleh Menteri terhadap Registrar telah menciptakan dualisme tata kelola antara rezim hukum publik dan mekanisme privat. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai status kelembagaan Registrar, melemahkan fungsi pengawasan administratif negara, membatasi mekanisme pertanggungjawaban terhadap Registrant, serta berpotensi menurunkan efektivitas pengelolaan keamanan siber pada tahap pendaftaran nama domain. Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme akreditasi privat yang selama ini diterapkan belum memadai untuk menjamin akuntabilitas publik dalam tata kelola nama domain nasional. Artikel ini berargumentasi bahwa penetapan Menteri terhadap Registrar tidak seharusnya dipandang sebagai hambatan birokrasi, melainkan sebagai instrumen hukum publik untuk memperkuat kepastian hukum, akuntabilitas, perlindungan konsumen, dan kedaulatan digital. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus yang mengintegrasikan penetapan Registrar dengan mekanisme pengawasan yang proporsional, berbasis risiko, dan terdigitalisasi.