TELAAH HUKUM PENITENSIER MELALUI SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA - Amanda Devina; Fajar Suryadana; M. Nuzrul Ilham; Arsyad Laksmana Pulungan (Cermat : Jurnal Cendekiawan dan Riset Multidisiplin Akademik Terintegrasi, 2026)
Sistem pemidanaan modern tidak lagi hanya berorientasi pada pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga menekankan aspek pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hukum penitensier serta penerapannya melalui sistem pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal ilmiah, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum penitensier dan sistem pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum penitensier memiliki peran penting dalam mengatur pelaksanaan pidana yang berorientasi pada perubahan perilaku narapidana melalui proses pembinaan. Sistem pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai manusia yang tetap memiliki hak dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Namun, pelaksanaan pembinaan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia, serta stigma sosial terhadap mantan narapidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pembinaan yang lebih efektif, humanis, dan berorientasi pada rehabilitasi serta reintegrasi sosial guna mencapai tujuan pemidanaan modern.