Ketimpangan Pembangunan Pesisir dan Kerentanan Nelayan Tradisional: Studi Kasus di Kawasan Pantai Indah Kapuk 2 - Ilham Maulana Bagaskara (Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2026)
Penelitian ini menganalisis dampak pembangunan pesisir terhadap nelayan kecil di Jakarta Utara dengan menempatkan kawasan PIK 2 sebagai konteks utama transformasi ruang pesisir. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yang diperkaya statistik deskriptif melalui analisis dokumen, tinjauan pustaka, observasi lapang, wawancara eksploratif, dan dokumentasi visual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan pesisir tidak hanya menghasilkan perubahan spasial, tetapi juga meningkatkan kerentanan sosial-ekonomi nelayan kecil melalui penyempitan ruang tangkap, meningkatnya biaya operasional, dan melemahnya kapabilitas rumah tangga nelayan. Reklamasi Teluk Jakarta diperkirakan menimbulkan kerugian ekonomi sebesar Rp207,15 miliar per tahun, termasuk sekitar Rp94,71 miliar yang ditanggung nelayan tangkap. Pada tingkat komunitas, jumlah penduduk Salembaran Jati menurun sebesar 26,3% pada periode 2010–2024, dengan sekitar 10% warga terdampak penggusuran. Catatan lapang menunjukkan bahwa konsumsi solar nelayan meningkat dari 7–8 liter menjadi 15–20 liter per trip atau naik sekitar 87,5%–185,7%. Dengan asumsi 20 hari melaut per bulan, tambahan kebutuhan BBM mencapai 140–260 liter per bulan. Di sisi lain, mayoritas responden berpendidikan SMP–SMA dan sebagian belum memiliki BPJS, yang menunjukkan keterbatasan kapasitas adaptasi dan perlindungan sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa ketimpangan pesisir di sekitar PIK 2 merupakan konsekuensi dari pembangunan yang cenderung memusatkan manfaat ekonomi pada kawasan investasi, sementara biaya ekologis dan sosial dialihkan kepada komunitas nelayan kecil. Oleh karena itu, pembangunan pesisir memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih inklusif melalui perlindungan ruang tangkap tradisional, pengukuran dampak sosial-ekologis berbasis operasional nelayan, penguatan perlindungan sosial, penyediaan pembiayaan adaptif, dan partisipasi bermakna masyarakat pesisir dalam tata kelola pembangunan. Title: Coastal Development Inequality and the Vulnerability of Traditional Fishers: A Case Study of the Pantai Indah Kapuk 2 AreaThis study examines the impacts of coastal development on small-scale fishers in North Jakarta by positioning the PIK 2 area as a major context of coastal spatial transformation. The research applies a descriptive qualitative approach enriched with descriptive statistics through document analysis, literature review, field observation, exploratory interviews, and visual documentation. The findings show that coastal development not only produces spatial transformation but also intensifies the socio-economic vulnerability of small-scale fishers through shrinking fishing grounds, rising operational costs, and declining household capabilities. The reclamation of Jakarta Bay is estimated to generate annual economic losses of Rp207.15 billion, including Rp94.71 billion borne by capture fishers. At the community level, the population of Salembaran Jati declined by 26.3% between 2010 and 2024, with around 10% of residents affected by eviction. Field findings indicate that diesel consumption increased from 7–8 liters to 15–20 liters per fishing trip, equivalent to an increase of 87.5%–185.7%. Assuming twenty fishing trips per month, additional fuel demand reaches 140–260 liters monthly. Most respondents were educated only up to junior and senior high school levels, while some lacked BPJS coverage, indicating limited adaptive capacity and weak social protection. This study argues that coastal inequality surrounding PIK 2 reflects a development model that concentrates economic benefits within investment-oriented coastal spaces while transferring ecological and social costs to small-scale fishers. Therefore, coastal development policies should adopt a more inclusive approach through the protection of traditional fishing grounds, operational-based socio-ecological impact assessments, strengthened social protection, adaptive financing schemes, and meaningful participation of coastal communities in development governance.