Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi: Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Perlindungan Investor - Dewi Gunhaerani; Intan Rahma sari sari; Reni Astuti (Opportunity Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 2026)
Struktur kepemilikan perusahaan merupakan salah satu faktor fundamental yang memengaruhi efektivitas penerapan Good Corporate Governance (GCG). Karakteristik struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia yang cenderung terkonsentrasi pada kelompok tertentu menimbulkan berbagai implikasi terhadap mekanisme pengawasan, perlindungan pemegang saham minoritas, serta kualitas tata kelola perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur kepemilikan terhadap penerapan Good Corporate Governance dalam perspektif yuridis serta mengkaji efektivitas kerangka hukum yang mengatur hubungan tersebut di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, institusional, publik, dan asing memiliki pengaruh yang berbeda terhadap penerapan GCG. Kepemilikan institusional dan publik cenderung meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, sedangkan kepemilikan manajerial dapat mengurangi konflik keagenan sepanjang tidak menimbulkan entrenchment effect. Kepemilikan asing berpotensi mendorong penerapan praktik tata kelola yang lebih baik melalui transfer standar internasional. Selain itu, efektivitas penerapan GCG juga dipengaruhi oleh kualitas mekanisme pengawasan internal, khususnya komisaris independen dan komite audit. Secara yuridis, Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup memadai melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal, dan berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan, namun efektivitasnya masih bergantung pada tingkat kepatuhan perusahaan dan konsistensi penegakan hukum. Temuan penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi regulator dalam memperkuat perlindungan investor dan bagi perusahaan dalam merancang struktur kepemilikan yang mendukung tata kelola yang lebih efektif. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat normatif-konseptual dan belum didukung oleh pengujian empiris terhadap perusahaan tertentu. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diposisikan sebagai alternatif kerangka konseptual untuk memahami hubungan antara struktur kepemilikan dan Good Corporate Governance yang dapat dikembangkan serta diuji lebih lanjut pada penelitian empiris di masa mendatang.