Dinamika Kajian Birokrasi Pemerintahan Daerah di Indonesia dalam Reformasi Otonomi Daerah dan Kinerja Pelayanan Publik - Angga Putra Tri Rezeki; Aldri Frinaldi; Hendra Naldi; Lince Magriasti (JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH, 2026)
Penelitian ini membahas dinamika kajian birokrasi pemerintahan daerah di Indonesia dengan memetakan tema dominan, hubungan antarkata kunci, dan arah perkembangan kajian ilmiah. Birokrasi pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam pelaksanaan kebijakan publik, pengelolaan otonomi daerah, penguatan tata kelola pemerintahan, dan penyediaan pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Namun, kajian terdahulu mengenai topik ini masih tersebar dalam berbagai tema, seperti reformasi birokrasi, otonomi daerah, tata kelola, inovasi pelayanan publik, transformasi digital, integritas kelembagaan, dan kinerja birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan analisis bibliometrik. Artikel diperoleh melalui Publish or Perish dan diseleksi menggunakan alur PRISMA agar proses penyaringan berlangsung sistematis dan transparan. Dari 776 artikel awal, diperoleh 33 artikel yang relevan dan dianalisis menggunakan VOSviewer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kajian birokrasi pemerintahan daerah di Indonesia membentuk beberapa tema utama, yaitu kinerja birokrasi, reformasi birokrasi, otonomi daerah, tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, relasi aktor, patologi birokrasi, dan integritas kelembagaan. Visualisasi menunjukkan bahwa kinerja birokrasi menjadi salah satu simpul terkuat, sedangkan reformasi birokrasi dan otonomi daerah memiliki hubungan erat dengan inovasi kebijakan, tata kelola, dan kesenjangan implementasi. Data resmi pemerintah turut memperkuat temuan bahwa kapasitas ASN, akuntabilitas kinerja, digitalisasi pelayanan, kepatuhan pelayanan publik, evaluasi pemerintahan daerah, dan integritas kelembagaan menjadi aspek penting dalam penguatan birokrasi daerah. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa birokrasi pemerintahan daerah tidak dapat dipahami hanya sebagai struktur administratif, tetapi sebagai sistem pemerintahan yang menentukan efektivitas kebijakan dan kualitas pelayanan publik. Penguatan birokrasi daerah perlu dilakukan secara terpadu melalui reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas ASN, tata kelola kolaboratif, inovasi pelayanan publik, transformasi digital, evaluasi kinerja, dan penguatan integritas.