OTORITAS HADIS SEBAGAI BAYĀN TAFSIR AL-QUR'AN: ANALISIS NORMATIF DALAM PENETAPAN HUKUM POTONG TANGAN Q.S. AL-MĀ'IDAH [5]: 38 - Yusup Supriadi; Muhammad Thalib; Arifin Arifin (Islamic Studies Journal (ISLAM), 2026)
Artikel ini mengkaji fungsi hadis sebagai bayān Al-Qur’an dalam penetapan hukum potong tangan dengan fokus pada QS. al-Mā’idah [5]: 38. Penelitian ini berangkat dari persoalan munculnya pendekatan Qur’an-sentris yang memahami ayat tersebut secara literal tanpa melibatkan hadis sebagai penjelas normatif, sehingga melahirkan kesimpulan hukum yang kaku atau bahkan menafikan hudūd secara keseluruhan. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan peran hadis dalam memberikan batasan, perincian, dan konteks terhadap perintah Al-Qur’an terkait pencurian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan normatif teoritis berbasis ulumul hadis dan ushul fiqih. Data primer berupa ayat Al-Qur’an dan hadis-hadis sahih dalam kitab-kitab hadis mu‘tabar, sedangkan data sekunder meliputi kitab tafsir, syarah hadis, karya usul fikih, serta artikel jurnal ilmiah kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis berfungsi sebagai bayān tafṣīlī, taqyīd, dan takhṣīṣ dengan menetapkan niṣāb pencurian, syarat-syarat penerapan hukuman, serta prinsip pencegahan penerapan hudūd dalam kondisi syubhat. Temuan ini menunjukkan bahwa pengabaian fungsi hadis sebagai bayān Al-Qur’an berimplikasi pada distorsi pemahaman normatif terhadap hukum potong tangan, baik dalam bentuk penerapan yang tidak proporsional maupun penolakan terhadap legitimasi hudūd itu sendiri. Oleh karena itu, hadis memiliki otoritas epistemologis yang tidak terpisahkan dari Al-Qur’an dalam konstruksi hukum Islam. Dengan demikian, integrasi Al-Qur’an dan hadis merupakan prasyarat utama dalam memahami dan menerapkan hukum potong tangan secara adil, proporsional, dan metodologis.