Studi Kesiapan Daerah Untuk Investasi Infrastruktur Sosial Berbasis Pembiayaan Non APBN/APBD - Yervi Hesna; Akhmad Suraji; Suchi Rahmadani; Eka Ikhwanul Satria (Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas, 2018)
Pembangunan Infrastruktur harus dipenuhi dari sumber pendanaan lain gunamelakukan akselerasi pembangunan infrastruktur di Indonesia yang pemenuhannyadapat dilakukan dengan menggunakan skema pendanaan alternative seperti KerjasamaPemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Infrastruktur Non-Anggaran(PINA). Skema pendanaan alternatif ini dapat dilakukan untuk pemenuhan kebutuhanpembangunan infrastruktur indonesia. Setiap daerah yang ada di indoneseia dapatmenjalanlan skema KPBU dan PINA untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur,khususnya infrastruktur sosial. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian untukmenganalisis kesiapan daerah dalam investasi infrastruktur sosial berbasis PINA diSumatera Barat. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis kesiapan daerahmengunakan faktor-faktor penentu kesiapan daerah berupa : (1) kesiapan regulasidaerah yang mendorong investasi infrastruktur, (2) kesiapan dari kemajuan ekonomidaerah, (3) kesiapan dari perangkat operasional. Dari hasil penelitian menunjukkanbahwa Sumatera Barat belum mengamanatkan kebijakan PINA dalam RPJMD danuntuk masih melakukan penyusunan regulasi terkait PINA.