PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN: Putusan No. 410/Pid.Sus/2022/PN.Mks - Hasmawati Umrah; Siti Zubaidah; Muhammad Rusli (Clavia, 2025)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana perpajakan yang terbukti dalam Putusan No. 410/Pid.Sus/2022/PN.Mks serta mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam kasus tindak pidana perpajakan. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji penerapan unsur-unsur tindak pidana perpajakan serta bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdakwa, Ir. H. SS, selaku Direktur CV. KP, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak perpajakan dengan tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut dari konsumen selama Januari hingga Desember 2015. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp.566.225.603. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1,1 miliar, serta pidana pengganti 6 bulan kurungan apabila denda tidak dibayar. Majelis memerintahkan perampasan dan pelelangan aset berupa satu unit excavator untuk menutupi denda dan kerugian negara. Penegakan hukum ini mencerminkan penerapan keadilan restoratif, meskipun masih terdapat kritik terhadap rendahnya pidana badan yang dijatuhkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi putusan. This study aims to: (1) analyze the elements of tax crimes proven in Verdict No. 410/Pid.Sus/2022/PN.Mks; and (2) identify the form of criminal liability imposed on the defendant in the tax crime case. The findings show that the defendant, Ir. H. SS, selaku Direktur CV. KP, was legally and convincingly proven to have committed a tax crime by failing to remit the Value Added Tax (VAT) collected from consumers during the period of January to December 2015. This act resulted in a loss to state revenue amounting to IDR 566.225.603. The Panel of Judges sentenced the defendant to six (6) months of imprisonment and imposed a fine of IDR 1.1 billion, with an additional six-month imprisonment if the fine was not paid. Furthermore, the court ordered the confiscation and auction of an asset in the form of an excavator to recover the state’s losses. This legal enforcement reflects the application of restorative justice, although there is criticism regarding the relatively light imprisonment sentence. This research employs a normative legal research method, using statutory and case study approaches. The data were analyzed qualitatively to examine the application of tax crime elements and the form of criminal liability in the case.