PENJATUHAN TINDAKAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK PELAKU KEKERASAN BERAT DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK - Andi Ranting Eidleweiss Rimbaerwan; Siti Zubaidah; Hajriana Hajriana (Clavia, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan berat dan mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak pidana kekerasan yang menuntut penerapan sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan anak pelaku telah memenuhi unsur tindak pidana kekerasan dan sebagai pertanggungjawaban pidananya diberikan tindakan di LPKS selama 1 Tahun 8 Bulan serta Pelatihan Kerja di LPKS selama 3 Bulan. Dalam menjatuhkan tindakan, hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis, sehingga pembinaan di LPKS diserta pelatihan kerja mencerminkan pendekatan rehabilitatif yang tetap memperhatikan keadilan bagi korban. This study aims to analyze the accountability of children who commit the crime of aggravated assault and to examine the judges’ considerations in rendering their decisions. This research is motivated by the increasing involvement of children in violent crimes, which requires the implementation of a juvenile criminal justice system that prioritizes the principles of protection and the best interests of the child. The research method used is empirical juridical with statutory and case approaches. Data were obtained through interviews with law enforcement officers and literature studies. The results of the study indicate that the actions of the child offender have fulfilled the elements of a criminal act of violence, and as criminal accountability, the child was given measures in the form of placement in the Social Welfare Institution (LPKS) for 1 year and 8 months and job training at LPKS for 3 months. In imposing these measures, the judge considered both juridical and non-juridical aspects, so that guidance at LPKS accompanied by job training reflects a rehabilitative approach that still pays attention to justice for the victim.