Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) Dalam Administrasi Pemerintahan Menurut Perspektif Fiqih Siyasah - Hamzah Fansuri; Kosim Kosim; Asep Asep Saepullah; Jefik Hafizd; Putri Rahmawati (PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM, 2023)
Hukum administrasi negara mengatur kewenangan pemerintah, pelaksanaan tugastugasnya, dan melindungi hak-hak administratif rakyat. Salah satu aspek yang dibahas adalah pemberian Nomor Induk Perangkat Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Nomor Induk Perangkat Desa dalam administrasi pemerintahan dari perspektif Fiqih Siyasah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan fokus pada pengaruh pemberian Nomor Induk Perangkat Desa. Data diperoleh melalui studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon. Nomor Induk Perangkat Desa merupakan registrasi data perangkat desa dan staf perangkat, yang diterbitkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018. Nomor Induk Perangkat Desa bermanfaat untuk hak penghasilan tetap, pengendalian data, serta validasi dan pemutakhiran data perangkat desa. Dari perspektif Fiqih Siyasah, administrasi yang baik dengan pemberian Nomor Induk Perangkat Desa dapat meningkatkan kualitas pemerintahan, dengan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintahan desa.