Analisis Keberadaan Dewan Pengawas Dalam Independensi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi - Elysa Heldawati; Kosim Kosim; Am'mar Abdullah Arfan (PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM, 2023)
Indonesia mendasarkan sistem hukumnya pada prinsip yang kuat, dan intervensi hukumnya memainkan peran besar dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya adalah lewat pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), badan yang memiliki tugas penting dalam pendidikan, pencegahan, dan penindakan korupsi. Saat ini, Indonesia dihebohkan oleh revisi Undang-Undang KPK terkait dengan pembentukan Dewan Pengawas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keberadaan Dewan Pengawas terhadap independensi kinerja KPK, dengan mempertimbangkan perspektif hukum Islam. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik pengumpulan data dari riset perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadirnya Dewan Pengawas dalam struktur KPK memberikan alternatif baru. Meskipun kehadirannya memberikan tantangan seperti proses yang lebih rumit dan panjang dalam proses penyelidikan, keberadaan Dewan Pengawas juga mengintensifkan pengawasan terhadap KPK. Solusi yang diusulkan adalah mempertahankan Dewan Pengawas dengan pembatasan tugasnya, sambil tetap menjaga independensi KPK tanpa campur tangan dari eksekutif.