Harmoni Kepemimpinan: Menilik Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah dalam Islam Dan Undang-Undang Dasar 1945 - Mahpudin Pradana; Ahmad Khoirudin; Leliya Leliya; Am'mar Abdullah Arfan (PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM, 2023)
Kepemimpinan selalu menjadi sorotan dalam suatu negara, selalu menjadi berita yang hangat untuk diperbincangkan, terutama mengenai bagaimana kinerja dari pemimpin tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai konsep kepemimpinan dalam Islam dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dianalisis terhadap pemikiran politik Ibnu Taimiyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan dalam menggali data menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yang kemudian dijadikan acuan sebagai hasil dari penelitian. Hasil dari penelitian ini, menurut Ibnu Taimiyah syarat menjadi pemimpin, yaitu: kejujuran, kekuatan dan amanat. Dengan prinsip dasar yaitu: keimanan kepada tuhan, musyawarah (syura), keadilan, keteladanan dan amanah untuk membawa kaumnya menuju kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Negara Indonesia menggunakan sistem Trias Politica yang memisahkan kekuasaan ke dalam tiga poros, yaitu: kekuasaan legislatif yang dapat membuat Undang-Undang, eksekutif yang melaksanakan Undang-Undan, dan yudikatif sebagai peradilan atau kehakiman.