Analisis Pengaruh Demokrasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia Tahun 2015-2023 - Abdilah, Refki; Riyanto (Jurnal Transformative: Ilmu Pemerintahan, 2025)
Demokrasi merupakan salah satu indikator non-ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hasil pengukuran dari Freedom House dan Economist Intelligence Unit pada tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa indeks demokrasi di Indonesia cenderung mengalami penurunan. Freedom House mencatat indeks demokrasi Indonesia menurun dari 66 menjadi 61 poin sedangkan Data Economist Intelligence Unit menunjukkan penurunan dari 7,03 menjadi 6,48 poin. Di sisi yang lain, data pertumbuhan ekonomi wilayah di Indonesia secara rata-rata dalam beberapa tahun terakhir melambat yaitu pada tahun 2015 rata-rata 5,71% menurun menjadi 4,68% pada 2019. Padahal, banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa demokrasi merupakan salah satu indikator non-ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Fakta ini menimbulkan pertanyaan bagaimana hubungan antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi wilayah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi pada tingkat wilayah provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model regressi data panel fixed effect dan data 34 Provinsi di Indonesia pada tahun 2015-2023. Hasil penelitian ini menunjukkan pada periode 2015-2020 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) berpengaruh negatif signifikan. Sementara, periode 2021-2023 ketika BPS mengukur IDI dengan metode yang baru, IDI berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, saat adanya interaksi antara indeks demokrasi dengan dummy perubahan metode pengukuran pada tahun 2015-2023 IDI memberikan pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya kenaikan 1 level IDI dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi.  Lebih lanjut, dari ketiga aspek pembentuk IDI menunjukkan hasil bahwa aspek Kebebasan Sipil dan Lembaga Demokrasi berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan, aspek Kesetaraan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menyebabkan setiap kenaikan 1 level aspek Kesetaraan dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi.