Marginalisasi Perkotaan dan Strategi Bertahan Hidup Masyarakat Miskin Kota di Permukiman Pesanggrahan, Pademangan Timur, Jakarta Utara - Chasya Nabila, Naila Azaria Arumi; Naila Azaria Arumi; Nova Jojor; Aniqotul Ummah; Teddy Chrisprimanata Putra (Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology, 2026)
Pertumbuhan perkotaan yang pesat di Indonesia belum sepenuhnya diikuti pemerataan akses terhadap sumber daya, layanan dasar, dan ruang hidup yang layak bagi masyarakat miskin kota. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk marginalisasi yang dialami urban poor dan kelompok minoritas di permukiman Pesanggrahan, Pademangan Timur, Jakarta Utara, serta memahami strategi bertahan hidup yang mereka bangun dalam menghadapi kerentanan perkotaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap tiga informan, observasi lapangan, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis dilakukan dengan menggunakan konsep advanced marginality, urban exclusion, dan territorial stigma dari Loïc Wacquant untuk membaca marginalisasi struktural, serta konsep survival strategies dan everyday resistance dari James C. Scott untuk memahami respons masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga menghadapi banjir berulang, keterbatasan akses transportasi publik, ketimpangan distribusi bantuan sosial, serta minimnya layanan dasar yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa marginalisasi yang dialami warga bukan sekadar persoalan ekonomi individual, melainkan hasil dari ketimpangan tata kelola kota dan distribusi sumber daya yang tidak merata. Di tengah keterbatasan tersebut, masyarakat mengembangkan strategi bertahan melalui pekerjaan informal, pengelolaan sumber daya rumah tangga, solidaritas sosial berbasis kepercayaan, musyawarah warga, serta normalisasi terhadap risiko banjir sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Temuan ini menegaskan bahwa ketahanan komunitas menjadi modal penting dalam menghadapi kerentanan perkotaan, tetapi tidak dapat menggantikan tanggung jawab negara dalam menyediakan intervensi yang adil, inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan bagi kelompok rentan di wilayah perkotaan, khususnya permukiman padat yang selama ini kurang memperoleh perhatian struktural dalam kebijakan pembangunan kota yang berkeadilan dan berbasis hak warga setara.