Kedudukan Covernote Notaris dalam Pencairan Kredit di Perbankan - Rania Ayang Devayanti; Dyah Ochtorina Susanti; Rahmadi Indra Tektona (Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2024)
AbstrakCovernote biasanya diminta oleh para pihak, dalam hal ini adalah bank selaku kreditur serta debitur untuk proses pencairan kredit. Pencairan kredit yang menjaminankan tanah dan memerlukan sertifikat hak tanggungan, umumnya lebih lama prosesnya disebabkan masih adanya proses pengecekan dari Badan Pertanahan Indonesia. Keberadaan covernote diibaratkan sebagai jaminan dari pihak notaris bahwa sertifikat hak tanggungan akan dipastikan selesai selagi bank mencairan dana kredit tersebut. Namun keberadaan covernote hanya sebatas surat keterangan dan bukan termasuk ke dalam akta autentik yang dibuat oleh Notaris, sehingga jika notaris gagal memenuhi apa yang tertera di covernote maka akan sangat merugikan bank selaku kreditur. Tulisan ini didasarkan pada penelitian yuridis normatif, yang mengacu pada literatur hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. AbstractCovernote are usually requested by the parties, in this case the bank as the creditor and debtor for the credit disbursement proses. Disbursement of credit that guarantees land and requires a mortgage certificate generally takes longer because there is still a checking process from the Indonesian Land Agency. The existence of a covernote is seen as a guarantee from the notary that the mortgage certificate will be guaranteed to be completed while the bank disburses the credit funds. However, the existence of the covernote is only limited to a statement and is not included in the authentic deed made by the notary, so that if the notary fails to fulfil what is stated on the covernote it will be very detrimental to the bank as the creditor. This paper is based on normative juridical research, which refers to legal literature using primary legal materials and secondary legal materials with a context approach and a statutory-regulatory approach.