Reformasi Hukum Pidana Di Era Digital: Analisis Terhadap Kuhp Baru - Agung Fajriansyah; Rospita Adelina Siregar; Mompang L Panggabean (Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2025)
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi tonggak penting dalam reformasi sistem hukum pidana Indonesia. Menggantikan KUHP kolonial, aturan baru ini mencoba menyesuaikan hukum pidana dengan tantangan era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berbasis studi literatur, menganalisis sejauh mana KUHP baru mengakomodasi kejahatan digital, perlindungan data pribadi, dan kebebasan berekspresi di ruang siber. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa pengaturan terkait tindak pidana digital, cakupannya masih terbatas dan berpotensi tumpang tindih dengan UU ITE dan UU PDP. Diperlukan harmonisasi hukum agar respons terhadap kejahatan digital lebih efektif dan komprehensif.