Efektivitas Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia: Penelitian - Nikmah Dalimunthe; Islah Sahbana Kudadiri; Sri Wahyuni; Anisa Suci (Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial, 2026)
Perkembangan teknologi digital yang berlangsung pesat telah mendorong pertumbuhan aktivitas perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia secara signifikan. Di balik peningkatan tersebut, muncul berbagai risiko yang berpotensi merugikan konsumen, antara lain praktik penipuan, ketidaksesuaian produk yang diterima dengan informasi yang ditawarkan, penyalahgunaan atau kebocoran data pribadi, serta kendala dalam memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami. Studi ini berfokus pada pemeriksaan jenis-jenis perlindungan hukum yang ditawarkan kepada konsumen dalam aktivitas jual beli daring. Selain itu, studi ini juga menilai sejauh mana efektivitas penerapannya dan menguraikan berbagai tantangan yang dihadapi beserta kemungkinan solusi yang dapat diimplementasikan. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yang melibatkan analisis terhadap legislasi yang relevan dan teori-teori hukum yang mendasarinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam ranah transaksi elektronik telah didukung oleh serangkaian peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto perubahannya tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Pelindungan Data Pribadi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Walaupun regulasi yang mengatur perlindungan konsumen di era digital telah ada, masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapannya yang mengakibatkan efektivitasnya belum tercapai secara maksimal. Faktor-faktor yang memengaruhi kondisi tersebut meliputi lemahnya penegakan hukum, rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan konsumen, belum tegasnya pengaturan mengenai tanggung jawab platform marketplace, serta persoalan yurisdiksi dalam transaksi lintas negara.