Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Perjanjian Transaksi Bisnis Internasional dengan Prinsip Kebebasan Bersepakatan dan Supremasi Regulasi Nasional - Michael Aquila Pinandhita; Marjan Miharja (Policies On Regulatory Reform Law Journal, 2025)
Lalu lintas perdagangan internasional yang berkembang pesat telah memberikan kebebasan yang lebih besar kepada khalayak internasional dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam era globalisasi ini, perdagangan menjadi elemen kunci dalam pemenuhan barang dan jasa. Namun, perbedaan geografis, ekonomi, dan regulasi antarnegara menciptakan kompleksitas dalam perdagangan bisnis internasional. Oleh karena itu, pemilihan mekanisme pembayaran dan pemahaman tentang regulasi yang berlaku di negara-negara yang terlibat menjadi penting.Eksplorasi ini memakai mekanisme pendekatan kualitatif dengan penekanan pada eksplorasi regulasi normatif. Data yang diperoleh adalah deskriptif, melalui wawancara dan pengamatan perilaku. Selain itu, eksplorasi menggabungkan mekanisme studi kepustakaan untuk mengumpulkan sumber-sumber regulasi yang relevan dengan isu regulasi yang sedang diteliti.Hasil eksplorasi mengungkapkan bahwa perdagangan bisnis internasional melibatkan prinsip kebebasan bersepakatan dan pemilihan regulasi nasional. Regulasi internasional mengatur berbagai aspek transaksi, termasuk tarif pajak, ketentuan asuransi, dan mekanisme transaksi. Prinsip-prinsip regulasi bisnis internasional ditemukan dalam berbagai sumber regulasi akad internasional, seperti regulasi nasional, dokumen kontrak, prinsip-prinsip regulasi umum, putusan pengadilan, doktrin, dan perjanjian internasional.Dalam konteks perdagangan bisnis internasional, penting untuk memahami peraturan yang berlaku di tingkat internasional dan nasional. Prinsip-prinsip regulasi berdasarkan kebebasan bersepakatan dan pemilihan regulasi nasional adalah landasan utama pembentukan akad bisnis internasional. Perlindungan regulasi memiliki dua jenis, yaitu preventif dan represif, yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan menegakkan sanksi terhadap pelanggaran hukum. Kepastian regulasi dalam akad bisnis internasional memerlukan pemahaman yang mendalam tentang berbagai sumber regulasi internasional dan nasional yang mengatur perdagangan bisnis internasional.