Sinergitas Kebijakan Program “Makassar Ta’ Tidak Rantasa” di Kota Makassar - Muhammad Jusman; Hasselman Hasselman; Hasrat Arief Saleh (Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi), 2017)
Synergy of policies is important for the government to run its programs in order to achieve bigger gain. The aim of the research was to find out and analyze synergy of program policy “Makassar ta’ Tidak Rantasa’” (Our Clean Makassar) in Makassar City. The research used qualitative method. The data were obtained through observation, interview, and documentation to the informantion direction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the research indicate that the Program Policy “Makassar ta’ Tidak Rantasa’” (Our Clean Makassar) is a 100-working-day pogram of mayor and vice mayor of Makassar abaut cleanliness. The programs coverning in this policy have not been maximally synergic one another. Consequently, Makassar is still “Rantasa’” (dirty) since there are some things that need improvement such as the formulation of problem solving, government’s role, and socialization to community. Sinergitas kebijakan penting bagi pemerintah dalam menjalankan program-programnya agar saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil yang lebih besar dari pada jumlah bagian perbagian. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisa Sinergitas Kebijakan Program “Makassar ta’ Tidak Rantasa’” di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data ditempuh melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi terhadap informasi yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Sedangkan analisis data melalui proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menujukkan bahwa Kebijakan Program “Makassar ta’ Tidak Rantasa’” adalah program 100 hari kerja walikota dan wakil walikota Makassar, mengenai kebersihan. Program-program yang ada dalam kebijakan tersebut belum bersinergi secara maksimal, akibatnya Makassar tetap saja “Rantasa” (kotor), karena ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan misalnya perumusan penyelesaian masalah, peran pemerintah dan sosialisasi kepada masayarakat.