PERANAN NOTARIS DALAM PENYUSUNAN PASUBAYAN MAWARANG SEBAGAI DOKUMEN AUTENTIK - I Made Mahendraputra Utama; I Gede Pasek Pramana (Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan Pasubayan Mawarang dikemas dalam bentuk dokumen autentik berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengkaji peranan notaris dalam penyusunan Pasubayan Mawarang sebagai dokumen autentik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasubayan Mawarang memiliki kedudukan sebagai perjanjian yang sah sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan substansi yang berfokus pada pembagian tanggung jawab dan hak para pihak dalam kehidupan keluarga. Ketentuan hukum perkawinan serta perkembangan melalui putusan konstitusional memberikan ruang bagi para pihak untuk mengatur hubungan hukumnya, sehingga Pasubayan Mawarang secara normatif dapat dikemas dalam bentuk dokumen autentik tanpa menghilangkan karakter adatnya. Peranan notaris dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada aspek formalisasi, tetapi juga mencakup fungsi penyuluhan hukum dan perumusan klausul yang sesuai dengan ketentuan hukum. Keterlibatan prajuru desa adat sebagai bagian dari living law tetap menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi sosial Pasubayan Mawarang, sehingga tercipta keseimbangan antara kepastian hukum dan penghormatan terhadap hukum adat. ABSTRACT This study aims to analyze the possibility of Pasubayan Mawarang being formulated as an authentic document under applicable legal provisions, as well as to examine the role of notaries in the preparation of Pasubayan Mawarang as an authentic document. This research employs a normative legal method with statute, conceptual, and analytical approaches. The findings indicate that Pasubayan Mawarang qualifies as a valid agreement as long as it fulfills the requirements set forth in Article 1320 of the Civil Code, with its substance focusing on the distribution of responsibilities and rights within family relations. Legal provisions on marriage, along with constitutional developments, provide flexibility for parties to regulate their legal relationships, allowing Pasubayan Mawarang to be formalized as an authentic document without eliminating its customary character. The role of the notary extends beyond formalization to include legal counseling and the formulation of legally compliant clauses. The involvement of traditional village authorities as part of the living law remains essential in maintaining the social legitimacy of Pasubayan Mawarang, thereby creating a balance between legal certainty and respect for customary law.