Konsolidasi Politik melalui Pendekatan Institusional dan Teknokratik Pasca-Pilkada Kabupaten Sampang Tahun 2018 - Wahyudi Pramono (Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora, 2026)
Terdapat kecenderungan konsolidasi politik pasca pilkada di berbagai daerah di Indonesia dilakukan melalui pendekatan patronase politik, kompromi elite, maupun politisasi birokrasi. Namun di Kabupaten Sampang, konsolidasi politik pasca pilkada dilakukan penguatan reformasi birokrasi, merit system, dan pelibatan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) sebagai instrumen pendampingan teknokratik pemerintahan daerah. Penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki dan menjelaskan konsolidasi politik pasca Pilkada Kabupaten Sampang tahun 2018. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap aktor birokrasi serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses reformasi tata kelola pemerintahan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsolidasi politik pasca Pilkada 2018 di Kabupaten Sampang dilakukan melalui pendekatan institusional yang menekankan profesionalisme birokrasi, penguatan tata kelola pemerintahan, dan sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah. Konsolidasi politik dilakukan dengan melibatkan TP2D yang berfungsi sebagai instrumen penguatan akademik dan teknokratik dalam mendukung proses reformasi birokrasi dan penataan organisasi perangkat daerah. Pendekatan tersebut berkontribusi terhadap stabilitas hubungan antara kepala daerah dan birokrasi serta memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsolidasi politik pasca pilkada tidak selalu identik dengan politisasi birokrasi, tetapi dapat dibangun melalui pendekatan governance yang berbasis penguatan institusi dan kapasitas teknokratik pemerintahan daerah. Abstract  There is a discernible tendency for post-local election political consolidation in various regions of Indonesia to be enacted through mechanisms of political patronage, elite compromise, and the politicization of the bureaucracy. In contrast, in Sampang Regency, post-election political consolidation has been pursued through the reinforcement of bureaucratic reform, the implementation of a merit-based system, and the engagement of the Regional Development Acceleration Team (TP2D) as an instrument for technocratic assistance in local governance. This study aims to examine and elucidate the dynamics of political consolidation following the 2018 Sampang Regency local election. Employing a qualitative approach, this research utilizes in-depth interviews, observational techniques, and documentary analysis involving bureaucratic actors and relevant stakeholders engaged in the process of reforming local government administration. The findings reveal that post-2018 election political consolidation in Sampang Regency was pursued through an institutional strategy underscoring bureaucratic professionalism, governance reinforcement, and the harmonization of regional development policies. This process involved the Regional Development Acceleration Team (TP2D) as a vehicle for academic and technocratic support in bureaucratic reform and the reorganization of local government apparatus. Such an approach fostered relational stability between regional leadership and the bureaucracy, while concurrently bolstering the efficacy of local governance. The study substantiates that post-electoral political consolidation need not be equated with bureaucratic politicization; rather, it may be advanced via a governance framework predicated on institutional empowerment and the technocratic capacity of regional administration.