Analisis Peluang, Tantangan, dan Dampak Larangan Ekspor Nikel terhadap Perdagangan Internasional di Tengah Gugatan Uni Eropa di WTO - Alfin Yudha Utama; M. Syafii (Jurnal Pendidikan Tambusai, 2026)
Larangan ekspor bijih nikel yang diberlakukan Indonesia sejak Januari 2020 merupakan instrumen utama strategi hilirisasi industri nasional, namun kebijakan ini memicu sengketa dagang dengan Uni Eropa yang membawa Indonesia ke hadapan Dispute Settlement Body World Trade Organization (WTO) dalam kasus DS592. Penelitian ini bertujuan menganalisis peluang, tantangan, dan dampak kebijakan larangan ekspor nikel terhadap perdagangan internasional Indonesia di tengah berlangsungnya sengketa tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, didukung data sekunder dari dokumen panel dan Appellate Body WTO, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta laporan World Bank, IMF, OECD, dan UNCTAD periode 2020–2024. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan model Miles dan Huberman, dengan triangulasi sumber dan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan ekspor berhasil mendorong lonjakan investasi smelter, pertumbuhan ekspor produk olahan bernilai tambah, dan penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik global. Namun, kebijakan tersebut juga menimbulkan tantangan signifikan berupa putusan panel WTO yang menyatakan larangan ekspor dan kewajiban pengolahan domestik Indonesia bertentangan dengan Pasal XI:1 GATT 1994, ketergantungan pada investasi asing, serta risiko retaliasi dagang. Dampak terhadap perdagangan internasional tercermin pada pergeseran struktur ekspor, penguatan posisi tawar geoekonomi, sekaligus ketegangan hubungan dagang dengan Uni Eropa. Penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan hilirisasi nikel mencerminkan ketegangan struktural antara kepentingan industrialisasi negara berkembang dan rezim liberalisasi perdagangan multilateral yang diatur WTO.