ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ALAT BUKTI DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PADA PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA BERDASARKAN HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA - Mutiara; Shofy Hardianti; M. Nur Ali; M. Gusti Pratama (Integrative Perspectives of Social and Science Journal, 2026)
Pertimbangan hukum (ratio decidendi) merupakan landasan logis dan yuridis yang menentukan akuntabilitas serta kualitas putusan perdata. Penelitian ini mengkaji peran strategis pertimbangan hakim dalam mengintegrasikan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan berdasarkan hasil evaluasi alat bukti dan fakta persidangan (actori incumbit onus probandi). Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam mewujudkan kepastian hukum, peran hakim melampaui batas sekadar pelaksana undang-undang (bouche de la loi); hakim wajib melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) dengan menggali nilai-nilai hukum tidak tertulis dan hukum adat ketika menghadapi kekosongan atau kekaburan norma. Kebebasan dan independensi kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh Pasal 24 UUD 1945 dan UU No. 48 Tahun 2009 menuntut sikap imparsial (impartial judge) guna memberikan hak berimbang kepada para pihak (audi et alteram partem). Lebih lanjut, kualitas ratio decidendi yang komprehensif dan executable (dapat dieksekusi) menjadi tolok ukur penting untuk menghindari pembatalan putusan di tingkat banding atau kasasi.  Melalui pendekatan normatif-konseptual, hasil kajian menunjukkan bahwa independensi kehakiman dan sikap imparsial (impartial judge) mutlak diperlukan demi menjamin kesetaraan para pihak (audi et alteram partem). Kualitas pertimbangan yang cermat dan komprehensif menjadi kunci untuk menghindari pembatalan putusan di tingkat banding atau kasasi. Ketika menghadapi kekosongan norma, hakim wajib melakukan penemuan hukum (rechtsvinding). Pada akhirnya, putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) berfungsi sebagai instrumen resolusi konflik privat sekaligus pengendalian sosial (social control) yang berkepastian hukum tinggi dan dapat dieksekusi secara riil (executable).