Relasi Pusat-Daerah Dan Antar Daerah Di Tengah Covid-19 - Ali Lating; Sarni Artha; Syarifudin Usman; Masohi Joyo Sukarno (JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH), 2021)
Covid-19 yang melanda dunia dan Indonesia pada khususnya mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek. Kebijakan strategis harus diambil sebagai bagian dari adaptasi terhadap perkembangan covid -19. Aspek pengelolaan pemerintahan antara pusat dan daerah juga mengalami perubahan terkati dengan kebijakan strategis dalam menghadapi covid. Dominasi kewenangan pemerintah pusat dalam pengabilan strategis menyebabkan seluruh penanganan covid harus menunggu keputusan pemerintah pusat. Rivalitas antar Pememrintah Pusat dan Daerah terlihat jelas seperti di Jakarta dan Papua. Ditingkat Provinsi seperti Maluku Utara juga sangat jelas terlihat dalam sejumlah kasus pembagian bantuan sosial oleh Pemerintah Provinsidi sejumlah wilayah Kota Ternate tanpa sepengatahuan pemerintah Kota Ternate juga sebagai gambaran betapa dominasi kewenangan dan minimnya koordinasi terlihat dengan jelas dalam penyelesaian covid-19 . Potret penanganan covid -19 yang cenderung memperlihatkan dominasi yang begitu kuat serta lemahnya koordinasi antara pemerintahan ditengah kebutuhan akan pelayanan yang optimal demi keselamatan warga negara, maka memikirkan kembali hubungan kewengan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting pilihan model desentralisasi asismetris menjadi salah satu alternative kedepan perlu dilakukan demi keselamatan warga negara.