Strategi dan Rencana Pengembangan Kompetensi ASN di Provinsi Kalimantan Tengah melalui Corporate University Integrasi dengan Rencana Pengembangan Kompetensi Jangka Menengah Daerah (RPKJMD) dan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) ASN Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026-2030 - Rano Rano (Jurnal Sosial Teknologi, 2026)
Birokrasi pemerintah daerah dewasa ini dituntut untuk terus beradaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, sehingga kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi faktor penentu efektivitas pembangunan daerah. Provinsi Kalimantan Tengah menghadapi tantangan kewilayahan yang luas, transformasi ekonomi berbasis hilirisasi, dan tuntutan tata kelola digital, sementara pengembangan kompetensi ASN selama ini masih didominasi pendekatan pelatihan administratif yang belum terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan RPJMD, RPKJMD, dan AKPK dalam pengembangan kompetensi ASN, merumuskan strategi Corporate University yang terintegrasi pada level pembangunan, organisasi, dan individu, serta mengidentifikasi tantangan implementasinya di Provinsi Kalimantan Tengah periode 2026-2030. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kebijakan (policy study), dengan teknik analisis isi kualitatif terhadap dokumen kebijakan dan literatur akademik, serta triangulasi sumber dan teori untuk menjaga keabsahan data. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebutuhan kompetensi ASN bersifat lintas level dan saling memperkuat, dengan kesenjangan utama pada kapasitas digital, kepemimpinan adaptif, dan tata kelola pembelajaran yang masih terfragmentasi antar-OPD. Strategi Corporate University yang diusulkan mencakup Learning Governance, Competency Mapping, Digital Learning Ecosystem, Knowledge Management, dan Collaborative Learning, yang secara teoretis memperkuat prinsip Learning Organization. Implikasi kebijakan dari kajian ini menegaskan bahwa Corporate University ASN Provinsi Kalimantan Tengah perlu disusun secara terintegrasi dengan siklus perencanaan pembangunan daerah, bukan sebagai inisiatif pelatihan yang berdiri sendiri, agar keberhasilannya dapat diukur dari kontribusinya terhadap pencapaian sasaran RPJMD dan peningkatan kualitas pelayanan publik, bukan sekadar jumlah kegiatan pelatihan yang terselenggara.