Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi ... - Indrayani, Kartika Dwi; Widiastuti, Harjanti (Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, 2020)
Latar Belakang: Pemerintah dituntut untuk melakukan pertanggungjawaban dan transparansi penggunaan anggaran pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai salah satu organisasi sektor publik, seharusnya menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Peneliti menduga sumber daya manusia dapat memoderasi sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penjelasan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai variabel Moderasi. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, sampel dari penelitian ini diperoleh dari pegawai SKPD Kabupaten Klaten berjumlah 88. Metode analisis penelitian ini menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan menggunakan alat analisis yaitu SPSS 15.Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dalam memoderasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern atas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini terbatas untuk perangkat desa kabupaten Klaten, maka masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi tingkat pemerintah daerah. Keaslian/Novetly Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian terus berkembang, khususnya bidang sistem informasi akuntansi pada pemerintah daerah.