Analisis Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Tanah Kas Desa Sukorejo (Studi Putusan Nomor: 43/PID.SUS-TPK/2024/PN.SBY) - Riadi Prasetyo Nagara; Hudi Yusuf (Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara, 2026)
Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan aset desa merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kewenangan yang berdampak langsung terhadap keuangan negara maupun pembangunan di tingkat desa. Pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) sebagai aset yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat. Namun dalam praktiknya masih ditemukan penyimpangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Tanah Kas Desa Sukorejo serta mengevaluasi penerapan hukum terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor: 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui analisis terhadap putusan pengadilan sebagai sumber hukum utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan dilakukan melalui pengambilan dan penggunaan hasil pelelangan Tanah Kas Desa yang seharusnya menjadi Pendapatan Asli Desa dan disetorkan ke rekening kas desa. Perbuatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan jabatan sebagai kepala desa sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukup besar. Unsur penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi dinilai telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta persidangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap korupsi dalam pengelolaan aset desa memiliki peranan penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan desa yang baik. Selain penindakan secara pidana, diperlukan peningkatan sistem pengawasan, transparansi pengelolaan aset desa, serta penguatan akuntabilitas aparatur desa guna mencegah terulangnya tindak pidana serupa