Pengantar Hukum Tindak Pidana Korupsi - Adzim Munawali; Hudi Yusuf (Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara, 2026)
Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, pembangunan nasional, serta stabilitas ekonomi negara. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan hukum. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi salah satu fokus utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pengantar hukum tindak pidana korupsi, meliputi pengertian korupsi, dasar hukum, unsur-unsur tindak pidana korupsi, serta penegakan hukumnya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, pemberantasan korupsi juga melibatkan berbagai lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun demikian, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya integritas aparat penegak hukum, sulitnya pembuktian, dan adanya pengaruh kekuasaan.