PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP MASYARAKAT SIPIL DALAM KONFLIK PERSENJATAAN ANTARA TNI DAN TPNPB DI PAPUA INDONESIA - NIM. A1011171273, BENUS MURIB (Jurnal Fatwa Hukum, 2022)
Abstract This research discusses "Protection of Human Rights Against Civil Society, in Armed Conflict Between the TNI and TPNPB in Papua Indonesia". the conflict area. Because of this, actually the participants in the conflict must guarantee the protection of human rights for civil society who are in the conflict area in Papua based on the Law of the Geneva Convention I in article 3, and the Geneva Conventions II, III, IV and Additional Protocols I and II, articles 48 and article 58 , because the Indonesian government has ratified the convention. This research was conducted with the aim of finding out information about how human rights are protected against civil society in conflict areas, and how the obligation of the Indonesian state is to guarantee the protection of human rights to civilians and provide justice to the victims' families. This research uses normative methods and focuses on the protection of human rights for victims of conflict. This writing generates the idea that conflict participants, both the TNI and TPNPB in Papua, are obliged and must carry out human rights protection for people who are not actively involved in the conflict, based on the criteria of people who deserve protection, both general protection for civilians and special protection. And the obligation of the Indonesian government is to carry out actions to save and protect human rights for civil society, who experience conflict refugees, and provide justice to the families of victims of human rights violations, in the armed conflict in Papua. Keywords: Civil Society Human Rights, Internal Conflict Abstrak Penelitian ini,membahas mengenai "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Masyarakat Sipil, Dalam Konflik Persenjataan Antara TNI Dan TPNPB Di Papua Indonesia".Penulisan dilatarbelakangi dengan permasalahan konflik persenjataan antara TNI dan TPNPB berujung pada terjadinya pengungsi dan pelanggaran HAM terhadap warga sipil, yang berada dalam wilayah konflik tersebut. Karena hal tersebuit sebetulnya para peserta konflik harus menjamin perlindungan HAM terhadap masyarakat sipil yang berada dalam wilayah konflik di Papua berdasarkan Hukum Konvensi Jenewa I pada pasal 3, dan Konvensi Jenewa II, III, IV serta Protokol Tambahan I dan II, pasal 48 dan pasal 58, karena pemerintah RI telah meratifikasi konvensi tersebut. Penelitian ini, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahu informasi mengenai bagaimana perlindungan HAM terhadap masyarakat sipil yang berada dalam wilayah konflik, dan bagaimana kewajiban negara Indonesia menjamin perlindungan HAM terhadap warga sipil serta memberikan keadilan kepada keluarga korban. Penelitian ini, menggunakan metode normatif, dan fokus pada perlindungan HAM terhadap korban konflik. Penulisan ini, menghasilkan gagasan bahwa, peserta konflik baik TNI dan TPNPB di Papua wajib dan harus melaksanakan perlindungan HAM terhadap orang-orang yang tidak ikut aktif dalam konflik, berdasarkan kriteria orang-orang yang layak dilindungi baik perlindungan umum kepada warga sipil maupun perlindungan khusus. Dan kewajiban pemerintah RI harus melaksanakan tindakan penyelamatan dan perlindungan HAM terhadap masyarakat sipil, yang mengalami pengungsi konflik, dan berikan keadilan kepada keluarga korban pelanggaran HAM, dalam konflik persenjataan di Papua. Kata kunci: Hak Asasi Manusia Masyarakat Sipil, Konflik Internal