IMPLEMENTASI PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KOMPONEN DAN PELAKSANAAN TAHAPAN PENCAPAIAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK - NIM. A1011151176, BIANDRA BELVA PIRAMDANA (Jurnal Fatwa Hukum, 2022)
ABSTRAKUpah minimum menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum adalah, upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan pendekatan deskriptif analisis. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Implementasi Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Pontianak Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Kompenen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.Penelitian ini bertujuan : 1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang implementasi penetapan upah minimum kota (UMK) Kota Pontianak. 2. Untuk mengungkapkan faktor implementasi penetapan upah minimum kota (UMK) Kota Pontianak. 3. Untuk mengungkapkan kendala dalam mengimplementasikan penetapan upah minimum kota (UMK) Kota Pontianak. 4. Untuk mengungkapkan upaya dalam mengatasi kendala mengimplementasikan penetapan upah minimum kota (UMK) Kota PontianakBerdasarkan analisis data : Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1312/Disnakertrans/2020 Tanggal 23 Oktober 2019, Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Barat Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp. 2.399.699,- mendapatkan kenaikan sebesar 8,51 % dari UMP tahun 2019 sebesar Rp. 2.211.266,-. Menyusul penetapan UMP maka sesuai ketentuan, Kepala Pemerintah daerah/kota mengajukan usulan upah minimum kabupaten/kota (UMK) kepada Gubernur untuk ditetapkan. UMK ini juga mencakup upah sektoral minimum kab/kota (UMSK) bila ada. UMK dan upah sektoral tidak boleh lebih rendah dari UMP. UMK Kota Pontianak Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 2.515.000,-. Faktor implementasi UMK adalah : a) nilai KHL yang diperoleh dan ditetapkan dari hasil survey; b) produktivitas makro yang merupakan hasil perbandingan antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja pada periode yang sama; dan c) pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan nilai PDRB. Kata Kunci : Implementasi, Upah Minimum Kota (UMK),Kebutuhan Hidup Layak (KHL). ABSTRACTThe minimum wage according to the Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration (Permenakertrans) No. 7/2013 concerning Minimum Wages is the lowest monthly wage consisting of wages including fixed allowances that are determined by the governor as a safety net. This study uses an empirical legal research type and a descriptive analysis approach. The problem in this study is the implementation of the determination of the Pontianak City Minimum Wage (UMK) based on the Regulation of the Minister of Work and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 13 of 2012 concerning Compensation and Implementation of the Stages of Achieving Decent Living Needs.This study aims: 1. To obtain data and information on the implementation of the determination of the city minimum wage (UMK) in Pontianak City. 2. To reveal the implementation factors of city minimum determination (UMK) for Pontianak City. 3. To implement the determination of the city minimum wage (UMK) in Pontianak City. 4. To express efforts in the effort to maintain the implementation of the city minimum (UMK) of Pontianak CityBased on data analysis: Based on the Decree of the Governor of West Kalimantan Number 1312 / Disnakertrans / 2020 dated 23 October 2019, the West Kalimantan Provincial Minimum Wage (UMP) in 2020 is set at Rp. 2,399,699, - getting an increase of 8.51% from the 2019 UMP of Rp. 2,211,266, -. Following the determination of the UMP, according to the provisions, the Head of the regional / city government submits a district / city minimum application (UMK) to the Governor to be determined. This UMK also includes the district / city minimum sectoral wage (UMSK) if any. UMK and sectoral wages should not be lower than the UMP. The UMK for Pontianak City in 2020 is Rp. 2,515,000, -. The MSE implementation factors are: a) the KHL value obtained and determined from the survey results; b) macro productivity which is the result of a comparison between the amount of Gross Regional Domestic Product (GRDP) and the number of workers in the same period; and c) economic growth, growth in the value of GRDP.Keywords: Implementation, City Minimum Wage (UMK), Decent Living Needs (KHL).