PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG PASAR TRADISIONAL KABUPATEN SINTANG DALAM REGULASI HUKUM PERSAINGAN USAHA - NIM. A1011221193, DEA NATALIA (Jurnal Fatwa Hukum, 2026)
ABSTRAK Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap pedagang pasar tradisional Masuka Kabupaten Sintang dalam menghadapi praktik persaingan usaha tidak sehat. Permasalahan utama yang diteliti adalah adanya ketidakseimbangan kekuatan pasar antara pedagang pengecer dengan agen penyalur ikan dan daging yang melanggar kesepakatan bisnis. Agen yang seharusnya beroperasi hingga pukul 06.00 WIB justru melayani konsumen hingga pukul 09.00 WIB dan melayani pembelian eceran di bawah 3 kilogram, yang merupakan bagian waktu penjual pedagang pengecer. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum pedagang pasar tradisional Masuka Kabupaten Sintang? (2) Bagaimana upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum serta upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat bagi pedagang pengecer di pasar tradisional Masuka. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Sintang, pedagang pengecer, dan agen di Pasar Masuka. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, meliputi UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No. 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Hasil penelitian menunjukkan dua hal. Pertama, perlindungan hukum terhadap pedagang pengecer di Pasar Tradisional Masuka Kabupaten Sintang telah diatur melalui UU No. 5 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2008, dan Perda Kabupaten Sintang No. 12 Tahun 2017, yang membatasi operasional agen hingga pukul 06.00 WIB dan melarang agen melayani penjualan eceran di bawah 3 kilogram. Perda tersebut juga mengatur sanksi administratif berupa teguran hingga pencabutan izin usaha bagi pelanggar. Namun dalam praktiknya, sanksi tersebut hampir tidak pernah diterapkan, sehingga agen tetap beroperasi melampaui batas waktu dan bagian waktu penjual yang ditentukan, mengakibatkan pedagang pengecer kehilangan omzet dan terancam gulung tikar. Kedua, ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha, praktik agen tersebut melanggar Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999 terkait penyalahgunaan posisi dominan. Perda No. 12 Tahun 2017 dinilai belum cukup operasional karena tidak mendefinisikan secara spesifik batasan grosir dan eceran, tidak memuat mekanisme pengaduan dan pengawasan yang terperinci, serta tidak mengatur forum mediasi maupun prosedur penerapan sanksi yang jelas. Kata Kunci: Agen Penyalur, Pasar Tradisional, Pedagang Pengecer, Peraturan Daerah, Perlindungan Hukum, Persaingan Usaha Tidak Sehat, Posisi Dominan, UMKM ABSTRACT This study analyzes the legal protection of traders in the Masuka traditional market in Sintang Regency in the face of unfair business competition practices. The main problem studied is the imbalance of market power between retailers and fish and meat distribution agents who violate business agreements. Agents who should operate until 6:00 a.m. WIB instead serve consumers until 9:00 a.m. WIB and handle retail purchases under 3 kilograms, which is part of the retailer's sales time. The research questions are formulated as follows: (1) What is the form of legal protection for traders in the Masuka traditional market in Sintang Regency? (2) What efforts are being made to create healthy business competition from a competition law perspective? The purpose of this study is to identify and analyze the forms of legal protection and efforts to create healthy business competition for retailers in the Masuka traditional market. The research method used is empirical juridical with a descriptive analytical nature. Primary data was obtained through interviews with the Sintang Regency Department of Industry, Trade, Cooperatives, and SMEs, retailers, and agents at Masuka Market. Secondary data comes from laws and regulations, including Law No. Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, Law No. 20 of 2008 concerning MSMEs, and Sintang Regency Regulation No. 12 of 2017 concerning the Management of Traditional Markets. The research findings indicate two things. First, legal protection for retailers at the Masuka Traditional Market in Sintang Regency is regulated by Law No. 5 of 1999, Law No. 20 of 2008, and Sintang Regency Regulation No. 12 of 2017, which limits agent operations to 6:00 a.m. Western Indonesian Time and prohibits agents from selling retail items under 3 kilograms. The regulation also stipulates administrative sanctions ranging from warnings to revocation of business licenses for violators. However, in practice, these sanctions are almost never enforced, resulting in agents continuing to operate beyond the stipulated sales hours and time limits, resulting in retail traders losing revenue and facing bankruptcy. Second, from a competition law perspective, these agents' practices violate Article 25 of Law No. 5 of 1999 concerning the abuse of a dominant position. Regional Regulation No. 12 of 2017 is deemed insufficiently operational because it does not specifically define the boundaries between wholesale and retail, does not include detailed complaint and oversight mechanisms, and does not regulate mediation forums or clear procedures for imposing sanctions. Keywords: Distribution Agents, Traditional Markets, Retailers, Regional Regulations, Legal Protection, Unfair Business Competition, Dominant Position, MSMEs