Kekosongan Hukum Dalam Pengelolaan Aset Desa: Studi Di Desa Kota Baru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir - Eno Saputra; Jamri; Kms Novyar Satriawan (Journal of Innovative and Creativity (Joecy), 2026)
Pengelolaan aset desa merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan adanya kekosongan hukum yang mengakibatkan ketidakpastian dalam pengelolaan aset desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kekosongan hukum dalam pengelolaan aset desa serta faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kekosongan hukum di Desa Kota Baru Seberida, Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, sedangkan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kekosongan pengaturan mengenai mekanisme pemanfaatan, pengamanan, penghapusan, dan pengawasan aset desa sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya. Selain itu, rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi, kurang optimalnya pembinaan dari pemerintah daerah, serta lemahnya sistem pengawasan turut memperkuat terjadinya kekosongan hukum dalam praktik pengelolaan aset desa. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi yang memberikan kepastian hukum serta peningkatan kapasitas aparatur desa agar pengelolaan aset desa dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.