Analisis Kesiapan Rumah Sakit Dalam Implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) Program Jaminan Kesehatan Nasional Di RSUD Gunungtua Kabupaten Paluta - Yunita Syahputri Damanik; Sri Sudewi Pratiwi Sitio; Rian Fedriko Ginting (BEST Journal (Biology Education, Sains and Technology), 2025)
Implementasi KRIS merupakan amanah dari UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN yang melandaskan bahwa pelayanan akan diberikan berdasarkan kelas standar bagi peserta rawat inap. Adanya kebijakan KRIS menyebabkan perubahan standarisasi ruang rawat inap yang harus dipenuhi, sehingga belum seluruh rumah sakit siap untuk menerapkan KRIS. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis rencana implementasi kebijakan dan persepsi stakeholder dalam penerapan KRIS pada RSUD Gunungtua Kab.Paluta menggunakan pendekatan sistem (input dan proses). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Informan penelitian yaitu kepala bidang keperawatan RS, staff SDM RS. Metode pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 10 kriteria yang sudah terpenuhi diantaranya adalah komponen bangunan, ventilasi udara, pencahayaan ruangan, kelengkapan dan kualitas tempat tidur, pembagian ruangan, kepadatan ruangan, tirai/partisi antar tempat tidur, kamar mandi dalam ruang perawatan serta outlet oksigen. Dari 12 kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, ada 2 kriteria yang menjadi hambatan saat peraturan pertama kali dikeluarkan terkait suhu dan kelembaban ruangan yang belum memenuhi keseluruhan serta kamar mandi dengan standar aksesabilitas yang belum memenuhi dari segi tanda/stiker disabilitas yang belum ada RSUD Gunungtua Kab.Paluta memiliki kesiapan yang cukup untuk menghadapi implementasi regulasi atau aturan KRIS dari pemerintah melalui pihak BPJS. Kesiapan tersebut didukung oleh adanya rencana kerja terkait pengelolaan sarana prasarana yang meliputi tempat tidur, pembagian ruangan, dan upaya mengatasi kesenjangan dan antrian, namun terdapat beberapa kekurangan dalam menghadapi regulasi atau aturan KRIS dengan dokter maupun dalam hal pelayanan obat oleh apotik