Digitalisasi Laporan Pertanggungjawaban dan Dokumen Pemungutan Suara Pemilu 2024 untuk Mendukung Akuntabilitas Anggaran pada KPU Kota Kendari - Sulvariany Tamburaka; Si Made Ngurah Purnaman; La Ode Anto; Nasrullah Dali; Hasnidar; Taufan Sufatriansa Awal; Safaruddin; Andien; Wa Ode Sitti Aisyah (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2026)
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas digitalisasi laporan pertanggungjawaban dan dokumen bukti pemungutan suara Pemilu 2024 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari dalam mendukung akuntabilitas penggunaan anggaran berbasis Sustainable Development Goals (SDGs). Metode yang diterapkan meliputi asistensi teknis langsung, pendampingan operasional, koordinasi dan konsultasi, serta pendampingan pasca-kegiatan, dengan melibatkan staf secretariat dan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai peserta utama. Materi kegiatan mencakup konsep dasar digitalisasi dokumen, regulasi pertanggungjawaban anggaran pemilu, tata cara pemindaian dan rekapitulasi dokumen ke dalam format digital, serta tata cara pengarsipan dokumen elektronik. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kemampuan teknis pegawai KPU Kota Kendari dalam mengoperasikan sistem informasi KPU, melaksanakan pemindaian dokumen, serta merekapitulasi laporan pertanggungjawaban keuangan secara digital. Kegiatan ini juga mengidentifikasi tiga permasalahan utama, yaitu belum optimalnya pemahaman pegawai mengenai keterkaitan digitalisasi dengan akuntabilitas anggaran, keterbatasan kemampuan teknis dalam mengoperasikan sistem informasi KPU, serta risiko keterlambatan dan ketidaklengkapan dokumen pertanggungjawaban. Pendekatan berbasis SDGs terbukti efektif dalam membangun kesadaran kelembagaan mengenai pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan pemilu, sejalan dengan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 16 (Kelembagaan yang Kuat), dan SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Model kemitraan antara Universitas Halu Oleo dan KPU Kota Kendari berpotensi direplikasi oleh KPU di daerah lain di seluruh Indonesia