Analisis Dampak Pemindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Mojokerto terhadap Kinerja Simpang dan Ruas - Suryosadewo, Dynaldi Prio Suryosadewo; Hendi Bowoputro; Lasmini Ambarwati (Jurnal Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil, 2026)
Pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto ke Kecamatan Mojosari sebagaimana direncanakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto Tahun 2012–2032 diperkirakan akan meningkatkan bangkitan dan tarikan perjalanan yang berpotensi memengaruhi kinerja jaringan jalan di sekitar kawasan pemerintahan baru. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak pemindahan pusat pemerintahan terhadap kinerja simpang dan ruas jalan serta menyusun alternatif penanganan untuk meningkatkan kinerja lalu lintas. Objek penelitian meliputi satu simpang bersinyal, satu simpang tak bersinyal, dan satu ruas jalan. Analisis dilakukan berdasarkan Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI) 2023 dengan memodelkan pergerakan lalu lintas akibat pemindahan pusat pemerintahan melalui distribusi perjalanan Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan lokasi tempat tinggal serta bangkitan perjalanan yang mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021. Evaluasi dilakukan pada kondisi eksisting, kondisi setelah pemindahan pusat pemerintahan, serta proyeksi jangka menengah dan jangka panjang menggunakan parameter derajat kejenuhan (Dj) dan tingkat pelayanan (Level of Service/LOS). Hasil analisis menunjukkan bahwa pada kondisi eksisting nilai Dj simpang bersinyal, simpang tak bersinyal, dan ruas jalan berturut-turut sebesar 0,98 (LOS E), 2,04 (LOS F), dan 0,85 (LOS D). Setelah pemindahan pusat pemerintahan, nilai Dj meningkat menjadi 1,79, 2,42, dan 0,93, kemudian bertambah menjadi 2,07, 2,88, dan 1,04 pada proyeksi jangka menengah serta mencapai 2,52, 3,42, dan 1,15 pada proyeksi jangka panjang, yang menunjukkan penurunan kinerja lalu lintas pada seluruh objek penelitian. Berdasarkan hasil tersebut, direkomendasikan perubahan pengaturan fase sinyal dari empat fase menjadi tiga fase disertai pembatasan pergerakan pada simpang bersinyal, perubahan tipe ruas menjadi 4/2-TT dengan lebar lajur 3 meter, serta pemasangan APILL, penyediaan lajur khusus selebar 3 meter pada pendekat utara, dan pelebaran pendekat barat sebesar 2 meter pada simpang tak bersinyal. Penerapan rekomendasi tersebut mampu meningkatkan kinerja lalu lintas dengan nilai Dj berkisar antara 0,82–0,84 (LOS D).