KORUPSI DALAM PENGADAAN CHROMEBOOK UNTUK PENDIDIKAN: ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI - Maulana Irsan; Aidil Andika; Feni Puspitasari; Difo Aldinata Putra; Alvintori Anugrah; Muhammad Zulhairi (JURNAL ILMIAH NUSANTARA, 2026)
Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu sektor yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap praktik korupsi. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian publik tertuju pada kebijakan pengadaan perangkat Chromebook oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar untuk mendukung digitalisasi pendidikan nasional. Program tersebut pada awalnya ditujukan untuk meningkatkan akses teknologi informasi di lingkungan pendidikan, khususnya pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Namun demikian, muncul berbagai dugaan mengenai adanya penyimpangan dalam proses perencanaan, penganggaran, pemilihan spesifikasi, hingga pelaksanaan pengadaan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Chromebook dengan menggunakan pendekatan normatif yang berfokus pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Analisis dilakukan terhadap unsur-unsur tindak pidana korupsi, meliputi perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta timbulnya kerugian keuangan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu kebijakan pengadaan tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi hanya karena menimbulkan kerugian negara atau dianggap tidak efektif. Diperlukan pembuktian yang jelas mengenai adanya unsur melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, serta hubungan kausal antara tindakan pelaku dengan kerugian negara yang terjadi. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook harus dilakukan secara objektif berdasarkan alat bukti yang sah dan prinsip due process of law.