TINJAUAN HISTORIS PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERIKANAN SKALA KECIL DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA - Muhamad Ariston; Luky Adrianto; Dietriech G Bengen; Handoko Adisusanto (Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, 2026)
Terbatasnya pemahaman tentang sejarah perkembangan kebijakan perikanan skala kecil di Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong dilakukannya penelitian ini. Tinjauan historis ini menguraikan evolusi kebijakan pengelolaan perikanan skala kecil di Provinsi Sulawesi Tenggara dari masa ke masa. Sejak masa Orde Lama, Orde Baru hingga masa Reformasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah perkembangan kebijakan perikanan skala kecil sejak berdirinya Provinsi Sulawesi Tenggara, mulai dari masa pemerintahan gubernur pada masa Orde Lama dan Orde Baru sampai Era Reformasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi yang digunakan untuk menggali/ membedah tulisan atau muatan-muatan teks komunikasi yang manifest atau bersifat nyata. Hasil analisis menunjukkan bahwa terjadi evolusi signifikan dalam pendekatan kebijakan terhadap sektor perikanan. Pada masa Orde Lama, politik dan ekonomi merupakan hambatan utama terhadap implementasi kebijakan di semua sektor, termasuk sektor perikanan. Sementara pada masa Orde Baru, pembangunan ekonomi menjadi fokus utama dengan peningkatan pada sektor infrastruktur dan sektor ekonomi, termasuk sektor perikanan. Era Reformasi terjadi pergeseran fokus ke pertumbuhan dan produksi perikanan dengan investasi dalam industri unggulan seperti rumput laut dan pengolahan hasil perikanan. Penelitian ini memotret terkait dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perikanan serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan. The loading and unloading of fishing vessels are among the main activities at fisheries ports. The implementation of the post-production non-tax state revenue policy under Ministerial Regulation of Marine Affairs and Fisheries No. 2 of 2023 has brought significant changes to this practice, particularly at PPN Palabuhanratu. This study aims to analyze the policy’s impact on the numbers of post-production fishing vessels, unloading facilities, and labor at the port. The research employed field observations and interviews conducted from July 17 to August 5, 2024. The findings indicate an increase in the number of post-production vessels from 60 to 87 units, driven by license migration and changes in base ports. However, unloading facilities have not undergone substantial improvements, apart from the addition of an unloading corridor. Moreover, there has been no increase in supporting labor; only a shift reformation was made to improve operational efficiency