MANAJEMEN KRISIS PADA LAYANAN AIR BERSIH: STUDI KASUS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG - Resti Melani; Yulia Hanoselina (KOMITMEN: Jurnal Ilmiah Manajemen, 2026)
Badan Usaha Milik Daerah Perumda Air Minum Kota Padang bertanggung jawab menyediakan pelayanan air minum bagi masyarakat Kota Padang. Sebagai wilayah yang rawan bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, perusahaan ini dituntut memiliki manajemen penanganan krisis yang baik agar pelayanan air bersih tetap dapat berjalan meskipun terjadi gangguan akibat bencana. Namun, kesiapsiagaan organisasi dalam menghadapi bencana hidrometeorologi masih menunjukkan sejumlah keterbatasan, terutama karena strategi mitigasi yang dimiliki masih berorientasi pada ancaman gempa bumi. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis manajemen penanganan krisis Perumda Air Minum Kota Padang dalam pengelolaan air bersih, serta menemukan hambatan yang menghalangi pelaksanaannya. Studi ini menggunakan wawancara sebagai bagian dari pendekatan kualitatif deskriptif mendalam, observasi, dan dokumentasi studi. Informan penelitian terdiri dari Bagian Perencanaan, Humas, dan Distribusi/Operasional Perumda Air Minum Kota Padang sebagai informan utama, serta BPBD, Dinas PUPR Kota Padang, dan masyarakat sebagai informan pendukung. Analisis dilakukan menggunakan teori manajemen krisis Coombs (2015) dengan indikator Crisis Event, Pre-Crisis (signal detection, prevention, crisis preparedness), dan Post-Crisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen penanganan krisis telah mencakup ketiga tahapan tersebut, namun deteksi dini masih bersifat manual dan belum didukung sistem peringatan dini terintegrasi, mitigasi bencana masih bias pada ancaman gempa bumi, serta belum tersedia rencana kontinjensi khusus untuk bencana hidrometeorologi. Pada tahap krisis, penanganan tergolong responsif melalui pembentukan tim darurat dan kolaborasi lintas sektor, tetapi pada tahap pasca-krisis, evaluasi masih bersifat parsial per divisi. Kendala utama meliputi kerusakan infrastruktur yang masif, koordinasi lintas instansi yang belum formal, serta komunikasi informasi kepada masyarakat yang belum optimal.