Pendampingan Hukum Masyarakat Pesisir Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi Atas Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Ship To SHIP di Muara Berau - Anita; Marjan; Melinda; Aullia Vivi Yulianingrum (SAMBARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2026)
Perkembangan aktivitas pelayaran di Muara Berau, Kalimantan Timur, memerlukan regulasi untuk menjamin keselamatan dan efisiensi operasional di pelabuhan, terutama terkait dengan kegiatan Ship to Ship (STS) transfer batubara. Sejak meningkatnya permintaan batubara pasca krisis energi global, lebih dari 100 kapal per bulan melakukan alih muatan, yang berpotensi meningkatkan risiko pencemaran lingkungan jika tidak diatur dengan baik. Masalah pencemaran muncul akibat kelebihan muatan, kelalaian operator, cuaca buruk, gelombang laut, dan kurangnya pengamanan transfer wilayah. Selain itu, banyak kapal yang diduga membuang limbah operasional secara sembarangan, yang mengakibatkan perubahan warna dan kualitas udara, serta berdampak negatif terhadap biota laut. Penurunan hasil tangkapan ikan oleh nelayan lokal menjadi salah satu dampak yang dirasakan. Pemerintah telah menetapkan kawasan tersebut sebagai perairan wajib pandu kelas I dan menerapkan zona terlarang, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan serius seperti ketidakpatuhan dan pelanggaran regulasi. Pendampingan Hukum di Pesisir Muara Berau melibatkan mahasiswa untuk meningkatkan pemahaman warga tentang dampak pencemaran dari aktivitas STS. Metode interaktif seperti simulasi lapangan, peta masalah partisipatif, dan pendampingan bergerak digunakan untuk mendiskusikan isu-isu hukum yang relevan. Meskipun inovatif, tantangan setelah mahasiswa kembali ke kampus masih menjadi masalah. Diperlukan tindakan lanjutan agar pengetahuan tetap terjaga dan masyarakat mandiri mengadvokasi hak-hak mereka. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum masyarakat mengenai regulasi keselamatan pelayaran dan pencemaran lingkungan. Manfaatnya adalah memberikan pengetahuan hukum praktis dan pemahaman hak-hak masyarakat terdampak, serta meningkatkan kesadaran melaporkan pelanggaran. Dampak yang diharapkan adalah penurunan pelanggaran STS, perbaikan kualitas udara, peningkatan hasil tangkapan ikan, pengurangan konflik nelayan dengan kapal niaga, dan menjadikan mahasiswa UMKT sebagai agen perubahan dalam masyarakat pesisir.