PENDAMPINGAN EVIDENCE-BASED POLICY DALAM PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA UNTUK MERUMUSKAN PROGRAM PELAYANAN PUBLIK - Risma Pitriani Nuryana; M. Reza Andrea Putra (ABDI AKOMMEDIA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT, 2026)
Perumusan program pelayanan publik di tingkat desa memerlukan kemampuan aparatur untuk mengidentifikasi masalah, membaca data, menilai bukti, menentukan prioritas, dan menerjemahkan hasil analisis ke dalam desain program yang terukur. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat kapasitas Pemerintah Desa Tj. Heran, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, dalam menerapkan pendekatan evidence-based policy pada proses perumusan program pelayanan publik. Pendampingan dilaksanakan pada 6 Juli 2026 pukul 10.00-15.00 WIB dengan melibatkan 20 peserta yang terdiri atas kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur pengelola layanan. Metode kegiatan menggunakan pendampingan partisipatif melalui lima tahap, yaitu diagnosis kapasitas awal, inventarisasi dan penilaian bukti, pemetaan serta prioritisasi masalah pelayanan, penyusunan logic model dan matriks indikator, serta penyusunan policy brief dan rencana tindak lanjut. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test, observasi proses, penilaian dokumen kerja, dan refleksi peserta. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa aparatur desa mampu menyusun inventaris data pelayanan, membedakan data administratif dengan bukti kebijakan, merumuskan masalah berbasis gap pelayanan, dan menghubungkan intervensi dengan output serta outcome. Skor pemahaman rata-rata meningkat dari 56,0 menjadi 84,5 atau sebesar 50,9%. Pendampingan juga menghasilkan tiga policy brief dan satu matriks program pelayanan publik berbasis bukti yang dapat digunakan dalam forum perencanaan desa. Kegiatan ini menegaskan bahwa pendampingan yang sederhana, kontekstual, dan berorientasi pada produk kerja dapat menjadi strategi untuk meningkatkan kapasitas analitis pemerintah desa dan mendorong perumusan program pelayanan publik yang lebih tepat sasaran, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga.