REKONSTRUKSI TATA KELOLA INFRASTRUKTUR PUBLIK BERBASIS AGILE GOVERNANCE UNTUK MENDUKUNG KONEKTIVITAS WILAYAH: STUDI JEMBATAN SENTONG KABUPATEN BONDOWOSO - Siti Khotijah; Susyliya Dwi Puspita; Akbar Maulana (Interelasi Humaniora, 2026)
Salah satu masalah infrastruktur publik yang mengganggu konektivitas wilayah dan aktivitas masyarakat adalah runtuhnya Jembatan Sentong di Kabupaten Bondowoso. Kerusakan jembatan tidak hanya mengganggu transportasi, tetapi juga memengaruhi ekonomi, distribusi barang, layanan publik, dan akses ke komunitas lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola infrastruktur publik masih menghadapi banyak masalah. Ini termasuk sistem pengawasan yang buruk, pemeliharaan infrastruktur yang tidak optimal, respons kebijakan yang lamban, dan sistem mitigasi risiko pembangunan yang belum terintegrasi. Dalam upaya mendukung konektivitas wilayah di Kabupaten Bondowoso, penelitian ini menyelidiki rekonstruksi tata kelola infrastruktur publik yang berbasis Agile Governance. Studi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui penelitian literatur, dokumentasi kebijakan, berita media, dan referensi ilmiah tentang Agile Governance, pembangunan infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah infrastruktur di Kabupaten Bondowoso tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis; masalah ini juga dipengaruhi oleh pola tata kelola yang masih birokratis dan tidak adaptif terhadap perubahan, serta koordinasi kelembagaan yang lemah. Agile Governance menekankan fleksibilitas, kecepatan pengambilan keputusan, kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi digital, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur publik, yang membuat pendekatan ini menjadi relevan. Penelitian ini menunjukkan bahwa rekonstruksi tata kelola infrastruktur publik perlu diarahkan pada penguatan sistem monitoring, integrasi kebijakan pembangunan, peningkatan koordinasi antaraktor pemerintahan, serta pembangunan infrastruktur berbasis risiko dan keberlanjutan. Dengan demikian, Agile Governance dapat menjadi model tata kelola yang mendukung konektivitas wilayah dan pembangunan daerah yang lebih responsif dan berkelanjutan.