Collaborative Governance Berbasis Triple Helix dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Banjar - Entin Entin; Nova Chalimah Girsang; Tofan Ibrahim (Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi, 2026)
Permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat, terus meningkat secara signifikan. Meskipun kajian mengenai tata kelola kolaboratif telah banyak dilakukan, analisis mendalam mengenai hambatan struktural dalam sinergi triple-helix di tingkat pemerintah daerah kecil masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana model collaborative governance melalui sinergi triple-helix (pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha) berjalan dalam menangani kasus tersebut di Kota Banjar. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam bersama sepuluh informan kunci dari lintas sektor, seperti Dinsos P3A, UPTD PPA, Polres, Dinas Kesehatan, perwakilan perguruan tinggi, serta pengusaha lokal. Analisis data menerapkan model kolaborasi Ansell dan Gash (2008). Hasil studi menunjukkan bahwa unsur pemerintah telah mengimplementasikan komitmen prosedural dengan baik melalui alur rujukan terpadu dan inovasi “Gelung Perak”, sementara akademisi berkontribusi melalui program riset dan edukasi mandiri. Namun, keterlibatan dunia usaha dalam pemulihan ekonomi korban belum optimal dan bersifat insidental akibat belum adanya regulasi yang tegas serta pembagian peran yang konkret dalam kelembagaan jangka panjang. Di samping itu, ketiadaan sistem data digital terpadu menghambat integrasi antarinstansi dan memicu asimetri informasi. Kesimpulannya, kolaborasi rintisan ini baru mencapai keberhasilan awal (small wins). Secara teoritis dan praktis, penelitian ini memperkaya kajian collaborative governance pada konteks perlindungan sosial di daerah dengan kapasitas kelembagaan terbatas, sekaligus menegaskan bahwa penguatan regulasi formal dan integrasi basis data satu pintu mutlak diperlukan untuk keberlanjutan tata kelola.