Kepemimpinan Transformasional Susi Pudjiastuti dalam Reformasi Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2014-2019 - Denaya Syaira Dewanto; Eka Yulyana (Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi, 2026)
Penelitian ini menganalisis kepemimpinan transformasional Susi Pudjiastuti selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia periode 2014-2019 serta pengaruhnya terhadap reformasi pelayanan publik sektor kelautan. Kajian mengenai kepemimpinan transformasional dalam birokrasi sektor kelautan Indonesia masih relatif terbatas, khususnya yang menghubungkan gaya kepemimpinan dengan reformasi tata kelola pelayanan publik dan penguatan marine governance. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik kepemimpinan transformasional Susi Pudjiastuti berdasarkan dimensi idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, dan individualized consideration menurut Robbins dan Judge (2008), serta menganalisis kontribusinya terhadap peningkatan efektivitas pelayanan publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur berbasis systematic literature review melalui seleksi jurnal nasional, jurnal internasional, dokumen pemerintah, dan laporan kebijakan yang relevan pada periode 2014-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Susi Pudjiastuti berkontribusi terhadap perubahan birokrasi melalui penguatan pengawasan illegal fishing, peningkatan transparansi tata kelola perikanan, digitalisasi layanan perizinan, serta penguatan orientasi pelayanan terhadap nelayan kecil. Namun demikian, implementasi kepemimpinan transformasional juga menghadapi berbagai tantangan berupa resistensi birokrasi, konflik kepentingan politik, serta tingginya ketergantungan reformasi terhadap figur pemimpin. Penelitian ini memperkaya kajian kepemimpinan transformasional dalam konteks reformasi pelayanan publik sektor maritim Indonesia serta menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya ditentukan oleh karakter pemimpin, tetapi juga oleh institusionalisasi budaya organisasi dan keberlanjutan kebijakan publik.