Kepemimpinan Demokratis dan Kinerja Organisasi Sektor Publik: Sebuah Kajian Konseptual Berbasis Literatur - Mawar Riddini Nurul Anggraeni; Lukmanul Hakim; Kariena Febriantin (Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi, 2026)
Kajian ini membahas peran kepemimpinan demokratis dalam meningkatkan kinerja organisasi sektor publik. Topik ini penting karena organisasi publik dituntut untuk bekerja responsif, transparan, kolaboratif, dan akuntabel di tengah kompleksitas kebutuhan masyarakat. Tujuan artikel ini adalah memperjelas penerapan kepemimpinan demokratis, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, menganalisis kontribusi partisipasi anggota organisasi terhadap efektivitas keputusan dan kualitas pelayanan publik, serta merumuskan strategi penerapan yang lebih adaptif. Artikel ini memberikan kontribusi konseptual dengan menyintesiskan hubungan antara kepemimpinan demokratis, partisipasi aparatur, akuntabilitas, dan kinerja organisasi sektor publik dalam perspektif administrasi publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka dengan menelaah buku, e-book, jurnal ilmiah, dan artikel akademik terkait kepemimpinan, administrasi publik, kinerja organisasi, serta pelayanan publik. Analisis dilakukan melalui reduksi data, kategorisasi tema, sintesis konsep, dan interpretasi kritis. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemimpinan demokratis berpotensi meningkatkan kinerja sektor publik melalui partisipasi aktif, komunikasi terbuka, pendengaran aktif, pengambilan keputusan kolektif, dan pemecahan masalah kolaboratif. Kebaruan artikel ini terletak pada penegasan bahwa efektivitas kepemimpinan demokratis dalam sektor publik tidak hanya ditentukan oleh keterbukaan pemimpin, tetapi juga oleh kejelasan mekanisme partisipasi, delegasi kewenangan, akuntabilitas keputusan, dan dukungan teknologi partisipatif. Namun, penerapannya dapat terhambat oleh budaya birokrasi hierarkis, proses pengambilan keputusan yang lambat, ketidakjelasan akuntabilitas, keterbatasan kompetensi anggota, dan situasi krisis yang membutuhkan respons cepat. Artikel ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan demokratis tetap relevan bagi organisasi publik apabila dipadukan dengan mekanisme delegasi yang jelas, manajemen konflik, pemanfaatan teknologi partisipatif, dan indikator kinerja yang terukur.