KEPASTIAN HUKUM AKTA NOTARIIL DALAM PRAKTIK PASOBAYAN MAWARANG DALAM PERKAWINAN PADA GELAHANG - Ni Kadek Andhina Putri Artini; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari; I Gusti Ngurah Dharma Laksana (Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 2026)
Riset ini bertujuan buat menganalisis peran hukum akta notaril dalam aplikasi Pasobayan Mawarang bersumber pada hukum perkawinan serta hukum kenotariatan di Indonesia, sekalian mengkaji wujud kepastian hukum yang diberikan lewat akta notaris. Tata cara riset yang digunakan merupakan riset hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil riset menampilkan kalau perjanjian Pasobayan Mawarang mempunyai syarat hukum yang legal selama penuhi ketentuan legal perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan tidak berlawanan dengan syarat peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, apabila dituangkan dalam wujud akta notaris, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selaku akta autentik. Akta notaris pula membagikan kepastian hukum terpaut hak serta kewajiban para pihak, peran anak, pengaturan harta kekayaan, dan proteksi hukum apabila dikemudian hari mencuat sengketa. ABSTRACT This research aims to analyze the legal role of notarial deeds in the application of Pasobayan Mawarang based on marriage law and notarial law in Indonesia, while also examining the form of legal certainty provided by notarial deeds. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The research results show that the Pasobayan Mawarang agreement has legal requirements as long as it meets the legal requirements of agreements as stipulated in Article 1320 of the Civil Code and does not conflict with statutory requirements. Furthermore, when formalized in a notarial deed, the agreement has perfect evidentiary force as an authentic deed. Notarial deeds also provide legal certainty regarding the rights and obligations of the parties, the role of children, the management of assets, and legal protection if disputes arise in the future.