IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK BAGI NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB PANGKALAN BUN - Fahrizal Aditya Rachman (JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 2021)
Penyandang Disabilitas pada dasarnya harus mendapatkan jaminan terhadap perlindungan baik itu pada saat di persidangan maupun ketika menjalani masa pidana. Sehingga dengan demikian, Penyandang Disabilitas harus mendapatkan jaminan terhadap perlindungan tidak hanya pada tahap pra adjukasi dan ajudkasi, tetapi juga harus menyentuh tahap pasca adjukasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normaitf, dimana hukum di pandang sebagai sebuah sistem yang padu yang meliputi norma-norma hukum, asas hukum, dan aturan-aturan hukum Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana data yang diperoleh akan di jabarkan dengan sedemikian rupa berdasarkan tolak ukur perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan belum mengatur terkait jaminan perlindungan terhadap terpidana penyandang disabilitas. NamunÂ  jaminan perlindungan kepada terpidana penyandang disabilitas itu sendiri terdapat pada perundang-undangan lain dan pada realitanya di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pangkalan Bun telah menerapkan jaminan perlindungan terhadap penyandang disabilitas.