IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA - Yusni Claudia Massolo; Friska Prastya Harlis (PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik, 2026)
Penelitian ini dirancang untuk mengkaji proses implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dan untuk mengkaji berbagai kendala yang dihadapi selama implementasinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui serangkaian observasi langsung, wawancara mendalam, dan tinjauan dokumen. Sedangkan proses analisis menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana, yang mencakup tahapan pengumpulan data, kondensasi, presentasi, dan penarikan kesimpulan. Kerangka analitis didasarkan pada teori implementasi kebijakan Thomas B. Smith dengan empat dimensi utama: kebijakan ideal, organisasi pelaksana, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi IKD di Kota Samarinda telah berlangsung tetapi hasilnya belum memenuhi harapan. Regulasi dan arah kebijakan IKD telah dirumuskan dengan baik, tetapi tingkat aktivasi masyarakat masih jauh tertinggal dari target nasional. Instansi pelaksana dilengkapi dengan personel teknis yang memadai, mekanisme kerja, sistem koordinasi, dan infrastruktur pendukung. Di sisi lain, tingkat pemahaman dan keterlibatan masyarakat masih rendah, khususnya pada warga yang memiliki keterbatasan literasi digital. Sejumlah kendala lingkungan turut menghambat, di antaranya belum seragamnya pengakuan IKD di berbagai lembaga layanan, permasalahan teknis pada aplikasi, dan ketidakstabilan jaringan. Artikel ini memperkaya khazanah kajian implementasi layanan publik berbasis digital dengan membuktikan bahwa keberhasilan IKD tidak semata bertumpu pada kesiapan birokrasi pelaksana, melainkan juga menuntut adanya edukasi publik yang berkelanjutan, bantuan teknis kepada pengguna, sinergi lintas lembaga, serta penerimaan institusional yang menyeluruh.